9 dari 19 Orang OTT Klaten Dibawa ke Jakarta, Bupati dan Kepala BPK Jateng Diperiksa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sembilan orang dari 19 yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ke Jakarta. Sembilan orang itu tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (16/10/2026) pagi setelah berangkat menggunakan kereta dari Klaten.
Di antara sembilan orang itu terdapat Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah.
"Dari total 19 orang yang diamankan oleh tim KPK di wilayah Klaten, sembilan orang di antaranya dibawa tadi malam dengan berangkat dari Klaten menggunakan kereta dan pagi ini sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat.
Selain sembilan orang dari Klaten, satu orang yang diamankan di Jakarta ikut menjalani pemeriksaan. Dengan demikian, total pihak yang saat ini diperiksa berjumlah 10 orang.
KPK sebelumnya menyatakan OTT tersebut terkait dugaan suap yang diterima Hamenang dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah. KPK juga menduga Hamenang melakukan suap terhadap pihak BPK terkait audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.
Dalam operasi itu, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp1 miliar.
Menanggapi penangkapan tersebut, Ganjar menyebut DPP PDI Perjuangan berulang kali mengingatkan kader untuk menjaga integritas. "DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas," kata Ganjar.
Pemeriksaan terhadap 10 orang tersebut masih berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai asas praduga tak bersalah, para pihak belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sumber
– https://bengkulu.antaranews.com/berita/482485/kpk-bawa-9-orang-dari-klaten-ke-jakarta-termasuk-bupati-hamenang-wajar-ismoyo
– https://kumparan.com/kumparannews/bupati-klaten-kena-ott-kpk-pdip-risiko-hukum-dan-sanksi-partai-menanti-28Nwu0WG0pq
