Manajer Dijodohkan Algoritma, Utang Disambung Escrow

September 28, 2026
6 Min Read

Manajer Dijodohkan Algoritma, Utang Disambung Escrow

Pemerintah mempertemukan 28.620 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dengan tempat tugas lewat Hungarian Bipartite Matchmaking Method. Namanya terdengar seperti aplikasi jodoh, dan cara kerjanya memang begitu: sistem mencocokkan empat variabel — kedekatan domisili, kesiapan bangunan, kuota, dan keseimbangan antarwilayah. Hasilnya tidak selalu romantis. Titik yang dekat rumah bisa saja belum selesai dibangun, sudah penuh, atau belum layak dipakai. Karena itu sebagian manajer dikirim ke wilayah lain. Pemerintah, lewat akun Instagram @simkopdes, mengakui penempatan jauh “membutuhkan kesiapan serta penyesuaian yang tidak ringan”. Lalu menambahkan itu bukan hukuman.

Statistik Simkopdes mencoba menenangkan: 55,69 persen manajer berada dalam jarak maksimal 10 km, 71,91 persen dalam 50 km, 65,14 persen tetap sekabupaten/kota, dan median jarak 6,53 km. Angka itu benar untuk mayoritas. Tapi bagi 11,27 persen yang ditempatkan lintas provinsi, “bukan hukuman” bisa terasa seperti istilah teknis untuk “Anda pindah, tapi jangan mengeluh”. Pemerintah menyebut sistem memprioritaskan kedekatan. Prioritas itu kalah cepat oleh daftar bangunan yang belum siap. Orang sudah dibagikan, gedung belum tentu berdiri.

Sambil mengatur jodoh manajer, pemerintah menyiapkan rekening escrow untuk menalangi cicilan utang koperasi. Djohermansyah Djohan, guru besar IPDN dan mantan Dirjen Otonomi Daerah, menyebut escrow tidak menyentuh akar masalah. “Escrow masuk akal jika koperasi memiliki bisnis sehat, arus kas jelas, dan kemampuan membayar utang,” katanya kepada Indoposco. “Persoalan muncul jika rekening ini digunakan untuk membayar cicilan koperasi yang belum mampu menghasilkan pendapatan dari usahanya sendiri.” Kalimat itu membongkar urutan logika kebijakan: bangun dulu, utang dulu, lalu cari cara menambal pembayaran sambil berharap usaha tiba-tiba hidup.

Djohermansyah memperingatkan moral hazard: jika negara selalu turun tangan saat arus kas tersendat, koperasi kehilangan dorongan memperbaiki usaha. “Padahal koperasi dibangun atas asas kemandirian dan kekuatan anggota, bukan badan usaha yang dirancang untuk terus hidup dari subsidi,” ujarnya. Program 80 ribu desa dan kelurahan ini digelar serentak, lalu masalahnya muncul berurutan: pengadaan tanah, pembangunan fisik, kesiapan pengelola, peralatan, sampai cicilan ke bank Himbara. Escrow adalah cara membuat daftar masalah itu tampak lebih rapi, bukan lebih pendek.

Di satu sisi, negara memindahkan manajer karena bangunan belum siap. Di sisi lain, negara menyiapkan talangan karena koperasi belum mampu membayar. Dua kebijakan ini bertemu pada titik yang sama: program raksasa berjalan sebelum pijakannya selesai. Djohermansyah bilang, “membangun koperasi tidak cukup dengan membangun gedung dan menyediakan modal. Koperasi bukan proyek pemerintah, koperasi adalah organisasi ekonomi milik anggota.” Yang terlihat sekarang justru formula itu: gedung dikebut, modal dihutangkan, orang dicocokkan algoritma, cicilan disimpan di escrow.

Pemerintah meminta manajer memahami bahwa penempatan jauh bukan hukuman. Pertanyaan yang lebih mendesak bukan jarak rumah, melainkan apakah koperasi yang mereka kelola akan sanggup menghasilkan. Selama escrow masih jadi andalan, utang tidak hilang; ia hanya berganti alamat ke rekening penampungan. Koperasi Merah Putih tidak sedang dikelola seperti badan usaha. Ia sedang dirawat seperti pasien yang transfusinya dijadwalkan permanen, sementara orang-orang di dalamnya tetap diminta menganggap jarak bukan hukuman.