Ritual Tiga Setengah Bulanan Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada 1 Oktober 2026. Ini reshuffle ketujuh dalam dua tahun. Dengan penghitungan kasar, kabinet berganti rata-rata setiap 3,5 bulan.

Pakar hukum tata negara Feri Amsari tidak terkejut. Ia menyebut reshuffle memang hak presiden menurut Pasal 17 UUD 1945 dan Undang-Undang Kementerian Negara. Tidak ada pelanggaran konstitusi. Yang ia baca dari kacamata politik ketatanegaraan justru lebih dingin: presiden tidak percaya diri, ‘sangat-sangat tidak percaya diri.’

Tujuh kali dalam dua tahun bukan angka kosong. Kabinet yang semestinya menjadi ruang kerja stabil lebih mirip formasi tim yang diacak tiap kuartal. Menteri baru mungkin belum selesai membaca nomenklatur kementeriannya, kursi sudah berpindah. Program yang baru dicanangkan ikut kehilangan arah sebelum sempat diuji.

Perombakan terakhir memperlihatkan logika itu. Sebanyak 18 pejabat dilantik, tiga kursi menko berganti atau berubah, dan satu kementerian koordinator baru lahir: Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Bahlil Lahadalia memimpin kemenko baru itu sambil tetap menjabat Menteri ESDM. Dua topi, satu kepala. Setidaknya koordinasi tidak perlu jauh: surat dari Menko ke Menteri ESDM bisa ditandatangani dua kali oleh orang yang sama. Menurut Bahlil, kemenko baru itu dibentuk untuk merespons kondisi geopolitik global dan tuntutan energi bersih.

Kepala Staf Kepresidenan juga ikut digeser. Dudung Abdurachman baru sekitar lima bulan menjabat sejak 27 April 2026, lalu dilantik sebagai Menko Polkam. Kursi yang ditinggalkannya diisi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sugiono bergeser dari Menteri Luar Negeri menjadi Menko PMK; Arrmanatha Nasir naik mengisi kursi Menlu. Rantai kursi ini membuat kementerian teknis dan koordinator ikut berputar.

GoodStats mencatat, di era Habibie dan Megawati tidak ada reshuffle kabinet formal. Prabowo justru membuatnya menjadi agenda rutin. Stabilitas pemerintahan kini seolah diukur dari seberapa sering struktur kabinet diacak.

Kabinet yang dirombak tujuh kali dalam dua tahun tidak butuh evaluasi kinerja panjang. Jika ritme ini bertahan, menteri baru cukup menyiapkan kardus sejak hari pertama. Bukan karena kinerjanya buruk, tetapi karena kepercayaan diri pemegang kendali memang dijadwalkan menurun setiap 3,5 bulan.