Kantor Dinas PUPR Klaten Digeledah, KPK Sita Dokumen Proyek dan Uang Tunai

Oktober 30, 2026
6 Min Read

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Klaten. Penyidik menyita dokumen pengadaan barang dan jasa, barang bukti elektronik, serta uang tunai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dokumen yang diambil adalah dokumen pengadaan barang dan jasa serta barang bukti elektronik (BBE). Barang bukti elektronik itu akan diekstraksi dan dianalisis untuk memeriksa setiap informasi di dalamnya.

"Penyidik menemukan dan mengamankan beberapa dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta barang bukti-barang bukti elektronik (BBE) yang tentu nanti akan dilakukan ekstraksi, akan dilakukan analisis terhadap setiap informasi yang ada di dalam BBE tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu malam.

Soal uang tunai yang ikut disita, Budi menyebut nominalnya masih dihitung. "Saat ini masih proses hitung, jadi kami belum bisa sampaikan terkait dengan nominal dari uang yang diamankan dalam kegiatan penggeledahan hari ini," ujarnya.

Penggeledahan ini menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten 2025–2026. KPK telah menetapkan tiga tersangka: Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dan pihak swasta Amin Wahyu Utomo.

KPK menjelaskan ada lima klaster dugaan korupsi. Klaster pertama pemberian uang terkait laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Klaster kedua penerimaan uang terkait pengadaan barang dan jasa. Klaster ketiga penerimaan uang terkait tambang galian C. Klaster keempat penerimaan rutin terkait BLUD, BUMD, dan OPD. Klaster kelima penerimaan uang pungut.

Penetapan tersangka belum berarti kesimpulan hukum; perkara masih dalam proses penyidikan. Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita pada penggeledahan Rabu malam akan diekstraksi dan dianalisis. Nominal uang tunai hasil penggeledahan pun masih terus dihitung.

Baca juga: