Adik Eks Kepala BNPB Diperiksa Ulang soal Proyek Dana Siap Pakai

November 8, 2026
6 Min Read

NS, adik mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, kembali menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis, 5 November 2026. Pemeriksaan ini untuk mendalami dugaan pembagian proyek lewat mekanisme penunjukan langsung yang anggarannya bersumber dari dana siap pakai penanganan bencana.

Pemeriksaan NS merupakan yang kedua. Sebelumnya, ia diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 30 Oktober 2026, terkait sejumlah proyek di BNPB yang dikerjakannya. Pada hari yang sama, KPK juga memeriksa DM, Komisaris Utama PT Trans Lintas Selaras sekaligus staf tersangka Richard Erlangga. Materi pemeriksaan DM serupa, yaitu dugaan pembagian proyek melalui penunjukan langsung menggunakan dana siap pakai.

“Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait bagaimana modus pembagian proyek melalui mekanisme penunjukan langsung dilakukan, dan anggarannya bersumber dari dana siap pakai,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. KPK menangkap 15 orang dan sehari kemudian menetapkan lima tersangka. Salah satunya Bima Setiawan, adik Suharyanto lainnya, yang saat operasi berlangsung menjadi tenaga ahli kepala BNPB; Suharyanto ketika itu masih menjabat Kepala BNPB. Empat tersangka lain adalah Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, penyidik menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Rinciannya berupa 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas 192 gram senilai Rp452 juta, dan aset kripto senilai Rp1,10 miliar. KPK juga menggeledah ruangan Kepala BNPB serta sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah menetapkan para tersangka.

Penanganan perkara ini juga menyentuh institusi militer. KPK telah menyampaikan informasi kepada Pusat Polisi Militer TNI untuk mendalami dugaan keterlibatan Suharyanto. Sejauh ini KPK belum menetapkan Suharyanto sebagai tersangka. Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirim surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif; status hukum kedua prajurit itu belum diumumkan.

Baca juga: