Bahlil Pimpin Kemenko Baru, Ekonom Sebut Desain Tidak Matang dan Sarat Konflik Kepentingan
Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Posisi Menko dipercayakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang resmi merangkap dua jabatan di Kabinet Merah Putih sejak Kamis (1/10).
Setelah pengumuman itu, kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi kemenko baru masih belum teridentifikasi. Bahlil mengaku masih harus mengecek Peraturan Presiden (Perpres) terkait. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga mengaku belum mengetahui ke arah mana koordinasi kementeriannya akan berjalan.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan kemenko sebagai sinyal kuat Prabowo memprioritaskan hilirisasi dan transisi energi agar eksekusinya lebih efektif. Ia tidak melihat langkah ini sebagai beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, Faisal menilai desain kelembagaannya belum matang. “Kalau sampai sekarang kemenkonya sudah dibentuk, tapi belum ada kementerian-kementerian (di bawahnya), ini berarti tidak begitu matang desainnya,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
Faisal juga menyoroti posisi Bahlil yang merangkap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, Menteri ESDM, dan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, rangkap jabatan itu berada dalam satu komando vertikal dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia berharap posisi itu hanya temporer untuk menghindari kekosongan. “Ke depan harus dipikirkan supaya ini tidak diisi oleh orang yang sama,” katanya.
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai tugas kemenko baru tumpang tindih dengan kewenangan Kemenko Perekonomian. Ia juga pesimistis terhadap arah transisi energi bersih karena Bahlil dinilai punya rekam jejak dan irisan kuat dengan sektor pertambangan.
“Saya justru ragu energi di sini adalah pengembangan energi fosil lagi, bukan energi baru terbarukan,” ujar Huda. Ia mengibaratkan kemenko tersebut seperti kapal induk dengan nakhoda bermasalah, sehingga berisiko salah arah.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menyebut penggabungan dua mandat hilirisasi dan transisi energi dalam satu kementerian berisiko menjebak Indonesia pada “solusi palsu”. Ia mencontohkan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol milik Arutmin dan KPC melalui PT Bumi Etam Chemical. Proyek ini membutuhkan sekitar 7,7 juta ton batu bara kalori rendah per tahun, nilai investasinya US$2,5 miliar, dan produksi ditargetkan mulai akhir 2029.
Bahlil belum merinci struktur akhir kementerian teknis di bawah kemenko baru. Rosan juga belum mendapat gambaran arah koordinasi kementeriannya.
Sumber
– https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20261007062919-532-1412468/mengupas-tuah-kemenko-baru-prabowo-bawa-berkah-atau-justru-bencana
