Makassar — Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin menyampaikan kasus dugaan mafia penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) Pemerintah Provinsi Sulsel dan dugaan korupsi Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone masuk penyelidikan. Keterangan itu disampaikan di Makassar, Selasa (3/11/2026).
Untuk kasus alsintan periode 2024–2025, Syarifuddin menjelaskan proyek penyaluran dari Kementerian Pertanian senilai total Rp243,6 miliar diduga bermasalah. Rinciannya Rp123,6 miliar disalurkan pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.
“Kami menemukan indikasi penebusan alat ke oknum tertentu dan manipulasi data kelompok tani penerima. Sejauh ini, 74 pihak dari dinas dan kelompok tani sudah kami periksa,” ujarnya.
Kasus kedua adalah dugaan korupsi Pokir DPRD Bone periode 2024–2025. Menurut Syarifuddin, penyidik menduga ada program Pokir yang dipaksakan masuk ke DPA meskipun tidak pernah ada dalam RKPD.
Diduga akibat masuknya anggaran tersebut, dana krusial seperti THR Guru sebesar Rp37 miliar, TPP ASN Pemkab Bone, dan BPJS Kesehatan warga miskin tidak bisa terbayarkan.
“Kami sudah menggandeng ahli perencana APBD dan auditor untuk membongkar persekongkolan ini,” ujarnya.
Baca juga:
- Bone Gelar Pembukaan Meriah Porprov XVIII Sulsel 2026
- Beasiswa Yatim Piatu Sulsel Gratis sampai 20 November
Sumber
– makassar.antaranews.com/berita/642259/kasus-alsintan-dan-…
