Gibranisti Sebut Gibran Tak Merasa Salah, Golkar Desak Parpol Bertemu

November 3, 2026
6 Min Read

Mahkamah Agung (MA) menyatakan tidak sah surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan itu muncul atas permohonan kasasi advokat Subhan Palal dan memicu pernyataan sikap dari fraksi partai politik di DPR serta relawan pendukung Gibran.

Habiburokhman menyebut fraksinya akan merumuskan sikap setelah putusan MA. Ia menyampaikan, rapat fraksi biasanya digelar pada pembukaan masa sidang. “Kami kan tanggal 10 itu pembukaan masa sidang, di hari itu biasanya kami melakukan rapat fraksi,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mendorong pimpinan partai politik bertemu untuk menentukan sikap. Menurut dia, putusan MA membuat urgensi pertemuan semakin tinggi. “Kalau kemarin cuma putusan MK ya mungkin kita bisa masih punya waktu lah ya, tapi dengan ada putusan Mahkamah Agung ini saya kira semakin mendesak untuk segera dibicarakan,” ujar Doli.

Doli menyebut ada tiga prinsip yang harus dipegang dalam pertemuan itu. Pertama, keputusan yang diambil harus berpijak pada kepentingan rakyat dan aspirasi yang tulus. Kedua, tindak lanjutnya mesti patuh pada konstitusi dan menjunjung etika berbangsa serta bernegara. Ketiga, keputusan jangan sampai mengganggu penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Dari kubu relawan, Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, mengklaim Gibran merespons putusan MA dengan tenang dan tidak merasa salah. “Mas Wapres itu bukan tipe orang yang kaget-kagetan. Beliau orangnya cool, beliau orangnya tidak merasa kaget, beliau tidak merasa salah,” jelas Taufik.

Taufik menilai putusan MA tidak memengaruhi legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Menurut dia, pembatalan suket berlaku untuk kepentingan masa depan, bukan untuk pencalonan Gibran pada Pilpres 2024. Ia menegaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengesahkan dokumen syarat pencalonan Gibran saat itu sehingga tidak ada pelanggaran konstitusi.

Pihaknya juga menyatakan menghormati putusan MK yang sebelumnya menolak permohonan diskualifikasi ijazah Gibran, serta menghormati proses politik di DPR sebagai bagian dari dinamika berdemokrasi.

Taufik menduga narasi yang berkembang merupakan upaya mendelegitimasi Gibran sebagai anak mantan presiden. “Maka dicocoklogikan seolah-olah karena anak Presiden maka dimanjakan dan dapat surat secara bim salabim, padahal tidak kan? Beliau bikin prosesnya dengan tepat,” pungkasnya.