Kepala BPK Jateng Ikut Terjaring OTT Bupati Klaten, KPK Dalami Dugaan Suap Audit dan Proyek
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah ikut diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut dua pegawai BPK ikut diamankan, dan salah satunya adalah Kepala Perwakilan BPK Jateng.
"Benar salah satunya adalah Kepala Perwakilan Jawa Tengah," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10/2026).
Berdasarkan penelusuran dari laman resmi BPK Jateng, pejabat tersebut bernama Ahmad Luthfi H. Rahmatullah. Namun, KPK belum menyebut nama tersebut secara resmi.
Dalam OTT yang digelar Kamis (15/10/2026), KPK mengamankan total 20 orang. Sebanyak 19 orang ditangkap di Klaten, termasuk Bupati Hamenang. Satu orang lainnya ditangkap di Jakarta, yakni pihak BPK.
KPK menduga OTT ini berkaitan dengan dugaan suap pengurusan audit laporan keuangan daerah yang melibatkan Bupati Klaten. Bupati diduga memberikan uang kepada pihak BPK terkait pengurusan audit itu, meski KPK belum memastikan jenis audit yang dimaksud. "Nanti kami akan dalami dalam permintaan keterangan awal di pemeriksaan beberapa pihak," ujar Budi.
Selain dugaan pemberian uang kepada pihak BPK, KPK juga mengidentifikasi dugaan penerimaan oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lain dari organisasi perangkat daerah (OPD). "Perkara ini diduga terkait dengan penerimaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, maupun penerimaan lainnya dari OPD," kata Budi kepada wartawan.
Tim KPK menyita uang tunai sekitar Rp1 miliar berdasarkan penghitungan awal.
Bupati Hamenang tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (16/10/2026) pukul 07.03 WIB, didampingi penyidik. Ia terlihat mengenakan topi hitam, kacamata, dan masker putih.
Saat ini 20 orang yang diamankan masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak. Sesuai asas praduga tak bersalah, para pihak belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada penetapan tersangka dan putusan pengadilan.
Sumber
– https://www.mediakarya.id/42451-2/
– https://news.detik.com/berita/d-8709357/bupati-klaten-tiba-di-kpk-usai-terjaring-ott-suap-proyek
– https://regional.kompas.com/read/2026/10/16/072310178/kpk-ungkap-2-klaster-kasus-bupati-klaten-hamenang-wajar-kepala-bpk-jateng
