Subsidi Tepat Sasaran, Barcode Tepat Hilang
Ratusan sopir truk memarkir armada di depan kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Pertamina di Surabaya, Rabu (30/9/2026). Mereka memprotes barcode solar subsidi yang bisa hilang atau terblokir tanpa pemberitahuan. Jalan Raya Waru menuju Surabaya ikut lumpuh total. Sistem yang dibuat agar pembeli tepat justru membuat pekerja jalan tidak bisa jalan.
Koordinator Gerakan Sopir Jawa Timur, Supriyono, memberi ukuran yang konkret. Truk Fuso bisa mendapat kuota 200 liter per hari, tetapi kadang kuota itu berkurang atau hilang separuh. “Pagi bisa isi, nanti siang mau isi enggak bisa,” katanya. Pertamina pernah memberikan penjelasan mengenai dugaan pelangsiran BBM. Supriyono menjawab: kalau ada indikasi, tangkap; jangan semua barcode diblokir. Sebab pemblokirannya terasa acak.
Jawaban resmi ada di pihak Pertamina. Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menegaskan barcode adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Pertamina, katanya, hanya operator distribusi yang menaati regulasi dan tidak punya kewenangan mengubahnya. Saat barcode tidak bisa digunakan, Ahad menyebut kondisi itu dapat terjadi karena anomali. Dengan begitu, semua kegagalan teknis menjadi anomali, sementara ketaatan tetap bersih.
Armada towing merasakan versi paling kasar dari logika itu. Wakil Ketua Pekerja Sopir Towing Nusantara, Boimin, menyebut barcode mereka diblokir sepihak dan tidak bisa diperbarui. Sejumlah SPBU juga menolak towing karena dianggap mengangkut hasil tambang atau alat berat, padahal armada itu dipakai untuk mengangkut mobil pribadi, mobil mogok, kendaraan kecelakaan, hingga kendaraan dinas kepolisian. Kendaraan yang dipanggil untuk mengevakuasi mobil mogok justru diperlakukan seperti alat berat tambang.
Aksi itu membawa keranda bertuliskan “Keadilan bagi Supir Sudah Mati”. Di tengah kemacetan, Dishub Jawa Timur menemui massa dan menyatakan siap mengomunikasikan aspirasi ke instansi terkait. Kata “mengomunikasikan” tidak menjanjikan evaluasi atau solusi; ia hanya menjanjikan pesan diteruskan. Sambil pesan diteruskan, jalan tetap lumpuh.
Persoalannya bukan cuma soal mengisi tangki. Ketua GSJT, Angga Ferdiansyah, mengingatkan kalau proses BBM terkendala, operasional kendaraan ikut terdampak. Truk adalah simpul pengangkut barang dari pelabuhan, gudang, sampai konsumen. Antrean barcode yang gagal pun berubah menjadi biaya logistik yang lebih panjang dari kemacetan Waru.
Aksi direncanakan berlangsung 30 September sampai 2 Oktober 2026. Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI) dan Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara (APPN) menjadwalkan aksi lanjutan pada 8 Oktober 2026. Tuntutannya sederhana: hapus syarat barcode untuk angkutan barang dan beri towing akses solar subsidi. Jawaban yang tersedia sejauh ini: barcode adalah kebijakan tepat sasaran, sisanya anomali. Dalam versi itu, tepat sasaran berarti kuota bisa hilang, barcode bisa mati, dan sopir bisa parkir di jalan raya.
Sumber
– https://www.ketik.com/amp/protes-gegara-barcode-solar-subsidi-diblokir-ratusan-sopir-truk-demo-di-surabaya
– https://www.inews.id/regional/jatim/ratusan-sopir-truk-demo-dishub-jatim-dan-pertamina-desak-evaluasi-barcode-solar-subsidi
– https://kabarbaik.co/sopir-truk-demo-di-surabaya-protes-barcode-solar-subsidi-yang-ganggu-distribusi/
– https://kabarbaik.co/sopir-towing-demo-soal-barcode-solar-subsidi-jalan-raya-waru-surabaya-lumpuh-total/
