Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh pihak swasta dan seorang ibu rumah tangga sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan bencana. Pemeriksaan diagendakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/11/2026).
"KPK mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi atas nama SKS, FMA, PBW, NR, DWK, ANS, dan AP selaku pihak swasta, serta RAB selaku IRT," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB pada 13 Oktober 2026. KPK menangkap 15 orang. Sehari kemudian, KPK menetapkan lima tersangka.
Salah satu tersangka adalah Bima Setiawan, adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.
Empat tersangka lain adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang sitaan terdiri atas 7.500 dolar AS, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.
Setelah menetapkan tersangka, KPK juga menggeledah ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor BNPB.
Keterlibatan pihak TNI tidak luput dari pengusutan. KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer TNI mengenai peran Suharyanto. Pada 20 Oktober 2026, KPK bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Para tersangka masih berstatus tersangka dan belum terbukti bersalah. Proses pemeriksaan saksi terus berjalan.
Baca juga:
- Sestama BNPB Kembali Diperiksa KPK soal Dana Siap Pakai
- KPK Sita Tiga Mobil dan Perhiasan Kasus BNPB
- HT Penanganan Karhutla Diduga Ikut Dikorupsi, KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Bencana BNPB ke Saham MDLA
