Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution menyatakan kesiapannya untuk bersikap kooperatif dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyebut Ahrie akan mengikuti seluruh tahapan hukum dan membantu penyidik mengungkap perkara itu.
"Klien kami akan terbuka untuk membuat terang benderang kasus ini," kata Krisna dalam keterangan video yang dikutip Warta Ekonomi, Sabtu (7/11).
Krisna memastikan pemeriksaan terhadap Ahrie sejauh ini berjalan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia membantah ada tekanan atau intimidasi terhadap kliennya. Menurutnya, Ahrie mendapat pendampingan hukum sejak awal pemeriksaan sebagai saksi hingga menjadi tersangka.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempatnya adalah eks Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari empat tersangka, tiga orang selain Slamet Uliandi telah ditahan di Rutan Mako Brimob, Mabes Polri, menurut keterangan resmi.
Para tersangka belum terbukti bersalah dan berhak atas asas praduga tak bersalah.
Baca juga:
- Empat Jenderal Tersangka Dugaan Penyadapan Prabowo
- Listyo Sigit Resmi Diberhentikan, Prabowo Teken Keppres
- DPR Panggil Kapolri 12 November Bongkar Dugaan Sadap Prabowo
Sumber
– wartaekonomi.co.id/read646245/tersangka-kasus-penyadapan-…
