DPR Panggil Kapolri 12 November untuk Bongkar Motif Dugaan Sadap Prabowo

November 9, 2026
6 Min Read

Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Fokus rapat, menurut Ketua Komisi III Habiburokhman, adalah membongkar dalang dan motif dugaan penyadapan yang disangkakan kepada para tersangka.

Jadwal rapat baru bisa ditetapkan pada 12 November karena masa sidang DPR baru dibuka Selasa, 10 November 2026. Rapat akan dipimpin Habiburokhman dengan didampingi wakil ketua komisi Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni, dan Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Nazarudin Dek Gam.

Bareskrim Polri sejauh ini menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Listyo saat ini menjabat Kepala Staf Presiden. Polri menduga penyadapan berlangsung sejak 2025 dan menyasar Presiden Prabowo serta sejumlah pejabat negara, politisi, media, ormas, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha hingga 2026.

Kabareskrim Irjen Asep membantah kabar yang menyebut dua mantan Kapolri ditangkap dalam perkara ini. Ia menyebut informasi itu tidak benar, tetapi tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Para tersangka dijerat pasal berlapis. Bareskrim menggunakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman enam tahun penjara, dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hingga delapan tahun penjara. Tiga tersangka telah ditahan; Slamet Uliandi belum ditahan karena masih sakit pascastroke.

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Brigjen Suhermanto menjelaskan, Slamet merupakan Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim dan pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring pada 2010–2019. Menurut Suhermanto, Kepala Bagian Monitoring saat ini, yaitu Eko Hadi dan Ahrie, wajib mendapat izin Slamet sebelum melakukan penyadapan. Pada awal Oktober 2026, Ahrie meminta izin menghapus hasil penyadapan kepada Slamet dan permintaan itu disetujui.

Terpisah, Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menyatakan Polri telah mengajukan permohonan perlindungan untuk enam saksi. Permohonan itu masih ditelaah, sedangkan nama saksi maupun lama proses penelaahan belum diumumkan.

Habiburokhman memastikan DPR akan mengawal penanganan perkara hingga terang. Ia menyatakan siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Baca juga: