Bahlil Bantah Terlibat Sadap Prabowo: Saya Sendiri Disadap

November 8, 2026
6 Min Read

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia membantah tuduhan yang mengaitkan dirinya dengan skandal penyadapan Presiden Prabowo Subianto.

Bantahan disampaikan saat Pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku, Sabtu (7/11/2026). Bahlil menanggapi informasi yang beredar tanpa sumber resmi soal dugaan rapat seorang ketua umum partai tiga jam sebelum penangkapan seorang jenderal; informasi tersebut belum terverifikasi.

Ia mengaku awalnya tak memahami siapa yang dimaksud karena jumlah ketua umum partai banyak, tetapi kemudian menyadari tudingan itu mengarah kepadanya. “Saya mau sampaikan, karena ini menuduh ketua umum partai, segera klarifikasi dan buktikan. Minta aparat kepolisian mengusut tuntas, dibuka saja, jangan fitnah terus yang dibangun,” ujar Bahlil.

Ia meminta polisi membuka dugaan pertemuan itu dan memberi tenggat 3 x 24 jam bagi pihak yang menuding untuk memberikan klarifikasi. “Kalau memang ada rapat, buka saja. Saya tidak merasa datang, ini ke mana-mana barang,” kata Bahlil.

Bahlil menilai tuduhan itu tidak masuk akal karena dia sendiri, menurut pengakuannya, turut menjadi pihak yang disadap. “Jangan uji nyali kita. Mereka mau membangun persepsi seolah-olah kita ada urusan dengan penyadapan, bagaimana mungkin saya bisa mengatur penyadapan kalau saya juga disadap,” ujarnya.

Ia menilai tudingan itu tidak berdasar dan berjanji melayangkan somasi jika tidak ada klarifikasi dalam 3 x 24 jam. Bagi Bahlil, persoalan ini menyangkut marwah partai. Ia menyebut kondisi Golkar sedang baik, hasil survei menunjukkan elektabilitas partai mencapai 10,5 hingga 13 persen. Ia menegaskan tidak akan mundur menjaga marwah partai dan tidak akan membiarkan pihak tertentu menggoyahkan partai melalui tudingan tanpa bukti.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini terungkap Selasa, 3 November 2026. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yaitu mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Menurut Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto, Slamet pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim. Gelar perkara menyebut Eko dan Ahrie selalu meminta izin kepada Slamet untuk melakukan penyadapan maupun penghapusan hasil penyadapan. Slamet belum ditahan karena dalam kondisi sakit pascastroke.

DPR membuka peluang mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyadapan yang sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Istana Kepresidenan juga meminta kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara diusut transparan dan sesuai ketentuan hukum.

Baca juga: