Wamen HAM Dukung Percepat RUU Penyadapan Usai Kasus Sadap Presiden

November 8, 2026
6 Min Read

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mendukung langkah Komisi III DPR mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Dukungan itu disampaikan bersamaan dengan desakan agar kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto diusut tuntas, independen, dan transparan.

Mugiyanto menilai Indonesia belum memiliki undang-undang penyadapan yang komprehensif. Aturan penyadapan saat ini masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral tanpa standar pengawasan terpadu. "Undang-undang tersebut penting untuk memastikan kewenangan penyadapan dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, pengawasan independen, dan akuntabilitas," kata Mugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/11/2026).

Menurut dia, UU Penyadapan juga vital untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan pemulihan yang efektif bagi warga negara yang menjadi korban penyalahgunaan kewenangan. Tanpa payung hukum yang jelas, praktik penyadapan tanpa dasar sah dinilai mengancam hak atas privasi, kebebasan berkomunikasi, hingga menimbulkan intimidasi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Arief menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo perlu diperdalam oleh aparat penegak hukum, termasuk untuk memastikan apakah perbuatan itu sudah mengarah ke makar. Dugaan penyadapan dapat dikategorikan sebagai makar apabila melibatkan pihak asing dan hasilnya digunakan untuk mengancam kedaulatan negara.

"Hasil penyadapan terhadap Presiden Prabowo untuk apa dan apabila ada pihak asing yang terlibat maka itu sangat bahaya sekali karena dapat mengancam kedaulatan negara, sehingga tindakan itu masuk dalam kategori tindak pidana makar," ujarnya di Jember, Sabtu (7/11/2026).

Arief menambahkan, penyadapan terhadap tokoh organisasi masyarakat, partai politik, dan media massa yang kritis yang dilakukan karena persaingan atau perebutan kekuasaan politik dalam negeri lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Ia berharap penyidikan kasus ini diselesaikan secara terbuka agar masyarakat mendapat kejelasan, sekaligus menjadi pelajaran agar penyalahgunaan kewenangan tidak terulang.

Dari Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap tim khusus Kapolri bisa menemukan dalang penyadapan. Tim khusus itu dibentuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Asep Safrudin untuk mendalami dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dua jenderal lainnya.

"Bravo buat Kapolri yang telah membuat tim khusus. Tim khusus ini saya harap bisa temukan dalang dari penyadapan yang dilakukan para jenderal-jenderal tersebut," kata Sahroni, Minggu (8/11/2026).

Sahroni mendorong Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) serius mengejar dalang penyadapan dan membuka prosesnya secara transparan. Ia menegaskan semua pihak sama di mata hukum, apalagi korban dalam kasus ini adalah presiden.

Baca juga: