Mardani: Lebih dari 25 Anggota DPR Teken HMP soal Ijazah Gibran

November 10, 2026
6 Min Read

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengklaim lebih dari 25 anggota DPR lintas fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mardani menyampaikan klaim itu pada Selasa (10/11/2026) sambil membagikan dua foto dokumen usulan. Salah satu dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat” memuat tanda tangan 12 anggota DPR. Nama Mardani tercantum pada urutan pertama dengan nomor anggota A-447. Meski dokumen yang dibagikan baru menunjukkan 12 tanda tangan, ia menyebut dukungan terus bertambah dan kini melampaui 25 orang.

“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” kata Mardani.

Hingga berita diturunkan, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar belum memberikan respons atas polemik ijazah tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR sudah menerima masukan dari fraksi-fraksi terkait usulan HMP selama masa reses. Setelah pembukaan masa sidang, pimpinan akan mendengarkan masukan fraksi dan komisi untuk menentukan mekanisme lanjutan.

“Kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana siapa apa mekanismenya,” ujar Puan usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta.

Ia menegaskan seluruh proses harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku.

Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR mengawali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027. Agenda utamanya pidato Ketua DPR; usulan HMP tidak masuk pembahasan rapat. Rapat dihadiri 414 anggota dewan dari 580 anggota, dengan 403 orang menandatangani daftar hadir dan 11 orang izin.

Dalam pidatonya, Puan menyampaikan 12 isu yang menjadi perhatian pengawasan DPR, antara lain penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden, perundungan anak, kelangkaan pakan ternak, percepatan infrastruktur pascabencana, tata kelola bantuan sosial, kebakaran hutan dan lahan, serta ketahanan energi.

Usulan HMP juga mendapat sinyal dukungan dari sejumlah politisi. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin menyebut jalur HMP sedang dipertimbangkan dan difinalisasi. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari PDIP Andreas Hugo Pareira menilai HMP sebagai langkah rasional, efektif, dan efisien, meski PDIP belum akan menyampaikannya dalam rapat paripurna tersebut.

Puan menambahkan, pimpinan DPR akan memproses laporan setelah menerima dan membahas seluruh masukan. Langkah tindak lanjut baru diambil setelah mekanisme di internal DPR dipahami bersama.

Baca juga: