Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai dampak kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kepada perekonomian nasional lebih bersifat sentimental daripada fundamental. Menurut Airlangga, kasus itu lebih berpotensi memengaruhi psikologi pelaku pasar dalam membaca kondisi ekonomi Indonesia dibanding mengubah kekuatan dasar perekonomian.
"Tentu sangat disayangkan, ya, terhadap penyadapan. Akibatnya adalah bukan dari segi fundamental, tapi dari sentimental. Karena ekonomi kan faktor psikologis itu juga memengaruhi," kata Airlangga saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Airlangga menilai Polri telah mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus dugaan penyadapan tersebut. Penegakan hukum yang berjalan, menurut dia, diharapkan dapat memulihkan risiko persepsi negatif terhadap ekonomi Indonesia. Ia menyatakan akan tetap fokus menjaga fundamental perekonomian nasional. "Yang penting kita jaga fundamental saja," tuturnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU. Mereka diduga menyadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha selama periode 2025–2026.
Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak. Tersangka SU diduga berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri dan diduga memberikan izin untuk penyadapan serta penghapusan hasil penyadapan.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membentuk tim khusus untuk mengusut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga para pengusaha. Trunoyudo menyampaikan tim khusus itu akan mencermati berbagai informasi secara cermat, profesional, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Baca juga:
- Kadivkum Polri Siap Buka-bukaan Dugaan Sadap Prabowo
- Empat Jenderal Tersangka Dugaan Penyadapan Prabowo
- Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Penyadapan
Sumber
– ekonomi.republika.co.id/berita/to472h490/kasus-penyadapan…
