PKB Apresiasi Presiden, Demokrat: Penyadapan Ilegal Ancaman Demokrasi

November 8, 2026
6 Min Read

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrat menyampaikan sikap terhadap kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PKB mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, sedangkan Demokrat menilai kasus ini sebagai ancaman serius bagi demokrasi.

Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan apresiasinya di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada Kamis (5/11). Ia menilai kepolisian telah bertindak cepat, tegas, dan efektif dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut.

"PKB memberikan apresiasi kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto). Saya tentu sangat memberikan apresiasi kepada Kapolri yang bertindak cepat, tegas, dan efektif melindungi kepala negara, termasuk melindungi semua yang disadap. Ini kami terima kasih," kata Cak Imin.

Cak Imin mengingatkan agar perkara ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak dan kejadian serupa tidak terulang demi menjaga integritas serta keamanan negara.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang dugaan penyadapan ilegal itu sebagai penyalahgunaan kewenangan yang sangat serius. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga hak privasi dan kepercayaan publik.

"Penyadapan ilegal merupakan penyalahgunaan kewenangan yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan publik. Ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia," tulis AHY melalui akun media sosial X @AgusYudhoyono pada Rabu (4/11).

"Saya mendukung Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut perkara ini sampai tuntas berdasarkan hukum yang berlaku," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menetapkan tiga tersangka pada 3 November 2026: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Pada 5 November 2026, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka keempat.

Polri mengonfirmasi pada hari yang sama bahwa Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke. Para tersangka masih berstatus tersangka dan perkara masih berproses.

Baca juga: