Pemilu Israel Tanpa Mayoritas: Netanyahu 53 Kursi, Oposisi 48, Herzog Cegah Pemilu Ulang

Oktober 31, 2026
6 Min Read

Penghitungan suara pemilu Israel belum menghasilkan blok politik dengan mayoritas 61 kursi di Knesset, sehingga Presiden Isaac Herzog meminta semua pihak menghindari pemilu ulang. Berdasarkan hitungan sementara yang mencapai 85 persen per Kamis (29/10/2026), blok sayap kanan pendukung Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diproyeksikan meraih 53 kursi, sedangkan blok oposisi pimpinan mantan kepala militer Eisenkot memperoleh 48 kursi.

Herzog menyampaikan seruan tersebut pada Rabu (28/10/2026), ketika hitungan menunjukkan belum ada blok yang mengamankan mayoritas. "Kita harus melakukan segala upaya, terutama setelah peristiwa kemarin, untuk menghindari putaran pemilihan umum lainnya," kata Herzog, dikutip dari AFP. Sebagai presiden, Herzog memiliki kewenangan menunjuk kandidat yang diberi kesempatan membentuk pemerintahan. Ia juga meminta seluruh partai tetap berpikiran terbuka. Herzog disebut mendukung pembentukan pemerintahan persatuan untuk mengatasi kebuntuan, meskipun Eisenkot telah menolak bekerja sama dengan Netanyahu.

BBC menyebut hasil ini memperlihatkan pembelahan dalam masyarakat Israel. Pemilu diikuti pemilih dalam jumlah rekor, baik warga Yahudi maupun Arab, tetapi tidak menghasilkan jalur yang jelas menuju pemerintahan baru. Israel tidak pernah memiliki pemerintahan satu partai; sistem proporsional yang terfragmentasi nyaris dirancang untuk koalisi. Ketegangan antara kelompok religius dan sekuler ikut menajam, termasuk perdebatan soal subsidi studi agama dan pembebasan wajib militer bagi pemuda ultra-Ortodoks, yang kini hampir 15 persen dari populasi.

Partai Likud milik Netanyahu kehilangan banyak kursi tetapi tetap diproyeksikan menjadi yang terbesar di Knesset. Netanyahu masih menjabat perdana menteri sementara sampai terbentuk pemerintahan baru. Ia sebelumnya menyerukan "pemerintahan nasional sayap kanan yang kuat". Netanyahu juga menghadapi dakwaan korupsi, dan ia membantahnya.

Di sisi lain, Hizbullah menyatakan tidak memedulikan siapa yang memerintah Israel. Melalui Qassem, Hizbullah menegaskan Israel harus mengakhiri pendudukan. "Kami tidak memedulikan siapa yang memerintah Israel, tetapi harus ditegaskan bahwa mereka tidak bisa terus melakukan pendudukan dan harus segera meninggalkan tanah kami," ujar Qassem dalam pernyataan tertulis, dilansir AFP. Ia menambahkan perlawanan akan berlanjut dan tidak ada ruang membahas pelucutan senjata Hizbullah selama pendudukan berlangsung.

Hizbullah sebelumnya pernah mendominasi kehidupan politik Lebanon, tetapi kini melemah akibat dua perang melawan Israel sejak 2023. Pernyataan Qassem muncul di tengah kerangka kesepakatan antara otoritas Lebanon dan Israel pada Juni lalu yang mencakup pelucutan senjata Hizbullah, penarikan bertahap pasukan Israel, dan pengerahan tentara Lebanon. Namun Israel masih melancarkan serangan sporadis dan penghancuran bangunan di dalam maupun sekitar wilayah pendudukan, sedangkan Hizbullah menolak rencana pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata mereka.

Dengan total 120 kursi, kedua kubu masih harus mencari dukungan dari partai lain. Perundingan koalisi menjadi tahap yang menentukan arah politik Israel berikutnya. Jika tidak ada kesepakatan, risiko pemilu ulang tetap terbuka.

Baca juga: