Empat Jenderal Jadi Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden Prabowo

November 8, 2026
6 Min Read

Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, tokoh ormas, aktivis LSM, serta pengusaha. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berada di antara para tersangka. Tiga nama pertama diumumkan pada Selasa (3/11/2026); tersangka bertambah satu pada Kamis (5/11/2026).

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menjelaskan penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025–2026 tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum. “Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ujar Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Menurut Kabareskrim, nomor telepon Presiden Prabowo dan sejumlah target lain diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa prosedur yang diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan. Pada sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS. Laporan petugas pada 30 Oktober 2026 kemudian membuka perkara ini.

Empat tersangka itu adalah mantan Kapolri dan Kepala KSP Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso; dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Penyidik menyebut Ahrie dan Eko sebelumnya menjabat Kepala Bagian Monitoring dan bertanggung jawab pada pelaksanaan provisioning atau penyadapan; keduanya harus mendapat persetujuan Slamet. Ahrie juga disebut meminta izin kepada Slamet pada awal Oktober 2026 untuk menghapus file hasil sadapan. Slamet berperan sebagai dewan pembina pusat pemantauan atau Monitoring Center. Tiga tersangka—Listyo, Ahrie, dan Eko—ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Slamet belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah stroke.

Barang bukti yang diumumkan meliputi 11 unit ponsel, 1 unit iPad, dan 4 unit flashdisk. Para tersangka dijerat pasal berlapis: Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 tentang akses ilegal dengan ancaman 6 tahun penjara; Pasal 258 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara; Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang penghapusan sistem informasi elektronik dengan ancaman 8 tahun penjara; serta juncto Pasal 20 huruf C KUHP.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, perbuatan itu bisa dianggap mengarah ke makar serta membahayakan keselamatan presiden dan kepentingan negara; ia menyampaikan hal itu sebagai pendapat. Namun, ia memastikan kasus ini tidak mengganggu pelayanan publik. “Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini mengarah ke perbuatan makar, juga mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara,” kata Pras di Istana, Rabu (4/11). Pemerintah, kata Pras, juga belum mengetahui detail motif penyadapan, termasuk alasan penyadapan terhadap presiden, para menteri, pimpinan partai, dan tokoh ormas.

Terkait makar, profesor hukum pidana Universitas Indonesia Eva Achjani Zulfa menjelaskan unsur pentingnya adalah niat untuk membuat presiden tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Niat itu, katanya, harus dibuktikan. Daftar pasal yang diumumkan Bareskrim sejauh ini adalah akses ilegal, ketentuan Pasal 258 KUHP baru, dan penghapusan data elektronik; delik makar belum tercantum. Bareskrim juga belum merinci peran spesifik masing-masing tersangka dalam operasi penyadapan maupun penghapusan data. Proses penyidikan masih berjalan.

Baca juga: