Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melaporkan dua pegawai KPK berinisial TS dan MS ke Dewan Pengawas KPK. Keduanya diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN kepada Arif Sugiyanto sebelum operasi tangkap tangan KPK.
Boyamin menjelaskan, TS diduga pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK yang sebelumnya berasal dari instansi lain. MS disebut bertugas di Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dan juga pegawai pindahan dari lembaga eksternal. Laporan ke Dewas disampaikan pada Jumat, 6 November 2026.
MAKI menyebut dugaan itu diperkuat temuan jejak komunikasi telepon seluler antara Arif Sugiyanto dan oknum pegawai KPK. Menurut Boyamin, Arif diduga mengaku dekat dengan personel KPK dalam menjalankan modusnya. MAKI juga mendorong Dewas memeriksa Fahd El Fouz dan Lampri untuk menelusuri dugaan hubungan Arif dengan sejumlah pihak di internal lembaga antirasuah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi dugaan kebocoran tersebut ditangani melalui mekanisme pengawasan internal dan etik. Pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dan Dewas. KPK belum mengungkap secara terperinci siapa saja yang telah dimintai keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut.
Terkait penanganan perkara pokoknya, Budi menegaskan: “Di sisi lain, kami pastikan bahwa penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus berprogres dengan baik. Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan.”
Perkara ATR/BPN sebelumnya menyeret delapan orang sebagai tersangka. Mereka adalah Lampri selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I; Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama Summarecon; Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen; Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; Rizal Pahlevi; Erwin; serta Muhammad Fakhry.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan blokir lahan milik Summarecon di Kabupaten Bogor serta dugaan praktik korupsi dalam pengurusan jabatan dan layanan pertanahan. Empat nama, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry, telah diperiksa penyidik KPK.
Dugaan kebocoran dokumen ini menambah lapisan pemeriksaan internal terhadap penanganan perkara yang sedang berjalan. KPK memastikan penyidikan perkara ATR/BPN tetap berprogres dan penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan.
Baca juga:
- KPK Kaji Jemput Paksa Nusron Wahid Usai Dua Kali Tak Hadir
- KPK Telusuri Dugaan Setoran Rutin ATR/BPN
- Nusron Wahid Tidak Hadiri Dua Panggilan KPK
Sumber
– kakinews.id/dugaan-dokumen-atr-bpn-bocor-dari-internal-kp…
