Kapolri: Penanganan Dugaan Penyadapan Murni Penegakan Hukum, Bukan Persaingan

November 8, 2026
6 Min Read

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan penanganan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di internal Polri. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara cegat seusai audiensi bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

“Kami yakinkan bahwa ini semua adalah murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” katanya.

Menurut Suyudi, penanganan perkara itu murni untuk kebaikan institusi Polri dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, serta negara. Polri, ia melanjutkan, saat ini sangat solid dan seluruh anggota tetap melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Tentunya untuk seluruh anggota di seluruh wilayah Indonesia untuk tetap bekerja dengan baik, melaksanakan tugas-tugas memelihara kamtibmas, senantiasa bersama masyarakat sesuai dengan slogan kami, yaitu ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” katanya.

Suyudi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian, dukungan, serta masukan dari para senior purnawirawan Polri. Menurutnya, kehadiran para senior adalah bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral bagi institusi Polri dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan pelaksanaan tugas.

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan diungkap kepolisian di Jakarta pada Selasa (3/11). Dalam pengungkapan tersebut, polisi menduga penyadapan melibatkan seorang jenderal polisi bintang empat berinisial LSP serta perwira tinggi Polri berinisial ASN dan EH. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas dugaan penyadapan yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. Pernyataan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku juru bicara Presiden dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (4/11). Prasetyo menjelaskan, Presiden menilai sangat memprihatinkan bila institusi yang berada di bawah Presiden melakukan upaya semacam itu. Penyadapan terhadap kepala negara, menurut Prasetyo, berkaitan erat dengan informasi sensitif yang apabila disalahgunakan dapat membahayakan keutuhan dan kepentingan bangsa.

Hingga kini, kepolisian masih mengusut perkara tersebut. Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami informasi dan dugaan penyadapan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan tim khusus itu dipimpin langsung oleh Kabareskrim. Tim akan mencermati berbagai informasi secara cermat dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan proses pendalaman membutuhkan waktu. Polri memastikan seluruh tahapan penanganan perkara berjalan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kerja tim, kata Trunoyudo, akan disampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sesuai perkembangan proses penanganan perkara.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan, di Jakarta pada Kamis malam, mengajak masyarakat menjaga persatuan dan mendukung Polri mengusut dugaan penyadapan itu. “Mari semua elemen bangsa mendukung Presiden dan jajaran kepolisian dalam upaya menindak tegas dan menjaga ketertiban masyarakat,” katanya. Syahganda mengingatkan agar tidak ada ambisi kekuasaan yang menoleransi praktik politik yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Ia meyakini setiap tindakan yang berpotensi mengancam keamanan, keselamatan, dan kewibawaan Presiden harus diusut objektif dan transparan serta ditindak tegas sesuai hukum. Penegakan hukum, menurutnya, harus menjadi landasan utama penanganan perkara itu.

Baca juga: