Anggota Komisi III DPR Bimantoro Wiyono meminta kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ditelusuri sampai kepada siapa pun yang berada di balik peristiwa itu. "Harus ditelusuri sampai kepada siapa pun yang berada di balik peristiwa ini," kata Bimantoro.
Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik atas dugaan penyadapan ilegal yang diduga dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Jimly Asshiddiqie menilai tindakan itu tidak dapat dibenarkan dan berpotensi masuk unsur makar. Ia juga mendukung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memberantas pelaku dugaan penyadapan sampai ke akar-akarnya.
"Nah, semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati. Tapi belum bisa kita langsung tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," kata Jimly di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Dari segi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Jimly menyebut penyadapan ilegal diancam pidana paling lama 10 tahun. Namun, ancaman hukuman mati masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di pengadilan.
Jimly yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak mau mendahului proses peradilan. Ia berpendapat dugaan penyadapan ini merupakan bagian dari permainan politik dan ekonomi yang selama ini berlangsung. Menurut dia, forum pengadilan yang akan mengungkap motif penyadapan: apakah untuk membunuh presiden, membuat presiden lumpuh tidak lagi menjalankan pemerintahan, atau berkhianat pada kepentingan negara.
Baca juga:
- Jimly: Dugaan Sadap Prabowo Bisa Termasuk Makar
- DPR Panggil Kapolri 12 November Bongkar Dugaan Sadap Prabowo
- Wamen HAM Dukung Percepat RUU Penyadapan Usai Kasus Sadap Presiden
Sumber
– jpnn.com/news/soal-motif-penyadapan-oleh-jenderal-listyo-…
– kumparan.com/kumparannews/anggota-komisi-iii-dpr-minta-ka…
