Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga praktik pengaturan pembayaran cukai PT Djarum sudah berlangsung belasan tahun, terhitung sejak 2010. Dugaan itu disampaikan setelah penyidik menelusuri dokumen-dokumen pada tahun tertentu.
Keterangan disampaikan di Jakarta pada Senin (2/11/2026). Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein membenarkan dugaan tersebut saat dikonfirmasi jurnalis. "Iya, betul," katanya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik menduga ada pengondisian agar PT Djarum tidak membayar cukai sesuai angka yang sudah ditetapkan. "Yang seharusnya dibayar sekian, misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK. Praktik semacam itu, menurut Budi, diduga sudah dilakukan beberapa tahun.
Dalam penggeledahan, kata Budi, penyidik menyasar dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu sesuai tempus atau waktu terjadinya perkara. KPK juga masih mendalami ada atau tidaknya pemberian sejumlah uang oleh PT Djarum kepada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Perkara ini masih dalam tahap penyidikan. KPK belum menyebut nilai cukai yang diduga diatur maupun pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Baca juga:
- KPK Geledah Enam Perusahaan Terafiliasi Djarum, Dugaan Kerugian Negara di Sektor Cukai Sentuh Triliunan
- KPK Geledah Bea Cukai Kudus 8 Jam, Dua Koper Keluar
- Berkas Gratifikasi Rp37,8 Miliar Mantan Sekjen MPR Lengkap
Sumber
– jpnn.com/news/korupsi-cukai-pt-djarum-diduga-berlangsung-…
