Jimly: Motif Dugaan Sadap Prabowo Bisa Termasuk Makar, Ancaman Mati

November 9, 2026
6 Min Read

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto baru akan terang motifnya saat masuk pengadilan. Perkara yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ini, kata Jimly, bisa menyentuh pasal makar bila motifnya terbukti untuk membunuh presiden, membuat presiden lumpuh, atau berkhianat pada kepentingan negara.

Ia mencontohkan, "semua itu bisa masuk unsur makar, yang ancamannya bisa hukuman mati." Pernyataan itu disampaikan Jimly di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Minggu (8/11/2026).

Meski begitu, Jimly meminta publik menahan diri. Ia menegaskan dugaan makar saat ini baru indikasi awal dan pembuktiannya ada di pengadilan. "Tapi belum bisa kita langsung apa, tetapkan demikian karena ini baru indikasi. Nanti pembuktiannya di forum pengadilan," ujarnya.

Dalam perkembangan lain, Presiden Prabowo menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang. Pertemuan yang disebut VIVA sebagai ajang silaturahmi ini berlangsung hangat; Presiden menyambut langsung para tokoh dan bertukar pandangan soal berbagai isu, termasuk kasus penyadapan ilegal terhadapnya.

Ke-10 mantan Kapolri itu adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto turut hadir. Sejumlah pejabat mendampingi Presiden, yaitu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Jimly juga menyebut telah bertemu Kapolri Suyudi pada Jumat (7/11) malam untuk memastikan rekomendasi reformasi Polri tidak diabaikan. Menurut dia, sebagian besar rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri disetujui Presiden dan tinggal dijalankan Kapolri; sisanya yang diabaikan undang-undang perlu ditindaklanjuti DPR. KPRP sebelumnya menyerahkan laporan lengkap berisi 10 buku sekitar 3.000 halaman kepada Presiden pada 5 Mei 2026.

Ia berharap dukungan publik terhadap langkah penegakan hukum Kapolri sekaligus memberi ruang pembenahan internal Polri demi memulihkan kepercayaan publik.

Baca juga: